DPR untuk memberikan izin pertambangan kepada organisasi massa: Itu adalah domain yang sah dan pemerintah

DPR untuk memberikan izin pertambangan kepada organisasi massa: Itu adalah domain yang sah dan pemerintah
DPR untuk memberikan izin pertambangan kepada organisasi massa: Itu adalah domain yang sah dan pemerintah

easy-pay.net – Anggota DPR Komite VI Herman Khaeron mengatakan tidak masalah jika pemerintah memberikan izin pengelolaan tambang kepada kelompok agama (ormas).
Menurut Herman, merupakan kewenangan pemerintah untuk memberikan kontrol kepada pihak manapun.

“Ini sah untuk domain pemerintah. Tinggal kita awasi perjalanannya agar berbagai sumber daya alam ini bermanfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia.」
Harman mengatakan Kamis (2024-6-6) di gedung totopedia-wap DPR Senayan, Jakarta.

Herman menyatakan, UUD 1945 Pasal 33 Ayat 3 memperjelas bahwa bumi, air dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kemakmuran rakyat.
Pada gilirannya, dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat (2) menyatakan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dikendalikan oleh negara dan dimanfaatkan oleh negara.

Artinya negara memiliki kewenangan untuk memanfaatkan berbagai sumber daya alam, dan oleh karena itu akan menjadi kewenangan tersebut baik negara memberikannya kepada siapapun atau tidak.
Selama berbagai sumber daya alam tersebut bermanfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Konteksnya ada di sana,” jelasnya.

“Apakah diberikan kepada organisasi seperti NU atau Muhammadiyah tergantung pada pemerintah sebagai pelaksana negara,” tambah Herman.

DPR hanya bertugas mengawasi pelaksanaan ketentuan tersebut, kata Herman. Menurutnya, pemerintah perlu menjelaskan mekanisme pemberian konsesi kepada ormas.

Nah bagaimana pengelolaannya tentu saja soal bagaimana pemerintah secara langsung memberikan konsesi kepada ormas, apakah ormas harus menyediakan usaha dan koperasi.
Misalnya, pertambangan juga bisa dikelola oleh koperasi, ” pungkas Herman.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) diketahui telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 96 tahun 2021 totopedia-wap tentang perubahan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 2024 tahun 2025 tentang penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.

Dalam peraturan yang ditandatangani Presiden Jokowi pada tahun 2024-5. 30 dan mulai berlaku pada tanggal diundangkannya, Organisasi Masyarakat Keagamaan (orma) mengelola tambang dengan membentuk suatu entitas.
Penawaran Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) berlaku selama 5 tahun terhitung sejak tanggal peraturan pemerintah ini.

“Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, WIUPK dapat mengutamakan entitas yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan.”
Oleh karena itu, bacalah pasal 2024 (5/31) yang dikutip pada Sabtu 83A ayat (1).

Leave a Reply